2019 Dipelupuk Mata, Sampai Dimana Kita Sekarang?

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di sektor air minum, sanitasi, dan perumahan pada 2030 mendatang.

Selaras dengan itu, pada penyusunan RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah juga telah menargetkan target 100-0-100 pada penghujung 2019 mendatang. Dimana, melalui target tersebut pada tahun depan semua masyarakat Indonesia harus sudah mendapatkan 100% akses air minum, 100% akses sanitasi, dan 0% permukiman kumuh.

Pada sesi talkshow di acara LokakaryaPenyusunan Background Study RPJMN IV dan Penguatan Pokja Pembangunan PPAS, Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti menjelaskan bahwa hingga saat ini akses air minum layak baru mencapai 59,07%, akses sanitasi 76,91%, dan 37,77% untuk capaian rumah layak huni.

Menurutnya, saat ini ada beberapa strategi yang tengah dilakukan pemerintah dalam mengatasi jarak antara capaian dan target yangtelah ditentukan pada sektor perkotaan, perumahan, air minum dan sanitasi.

Untuk sektor perkotaan, ada tiga strategi yangdilakukan yaitu meningkatkan kolaborasi perencanaan, mempercepat proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perkotaan dan terakhirpenggalian konsep pengelolaan dan kelembagaan perkotaan melalui Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan Nasional (TKPPN).

Sementara, untuk sektor perumahan strateginya adalah peningkatan peran strategis pemerintah daerah, menciptakan instrumen fasilitasi pemerintah yang fleksibel yang dapat menyentuh semua sasaran, serta  melakukan pembangunan secara holistik.

Adapun strategi dalam sektor air minum dan sanitasi yaitu meningkatkan kualitas perencanaan sektor dengan sinkronisasi rencana pembangunan nasional dan daerah, memastikan indikator air minum dan sanitasi menjadi target pembangunan daerah, meningkatkan koordinasi program dan pendanaan melalui Pokja PPAS nasional dan daerah, melakukan advokasi kepada kepala daerah dan pihak pemegang kebijakan lainnya, serta meningkatkan  kualitas monitoring dan evaluasi.

Selain itu, untuk mencegah munculnya kawasan permukiman kumuh, upaya lain yang juga bisa dilakukan ialah melakukan integrasi antara pengembangan perumahan dan pelayanan infrastruktur dasar.

Bukan hanya memaparkan berbagai strategi saja, namun pada presentasinya Virgi juga menyebutkan beberapa program nasional dan daerah yang bisa dimanfaatkan untuk mempercepat upaya-upaya pencapaian target. Diantaranya ada program ZISWAF, Dana Desa, Hibah APBN, Dana Alokasi Khusus, program CSR, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA), dan lain sebagainya.

Menurutnya semua informasi ini dipaparkan, agar semua pihak terkait, khususnya pemerintah provinsi dan daerah dapat mengetahui secara jelas semua strategi dan program potensial yang bisa mereka manfaatkan guna mempercepat capaian target  sektor perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi. Tujuannya agar pada waktunya nanti semua target bisa tercapai dengan baik dan optimal.

Dia akhir paparan, dia pun mengimbau bahwa upaya lain yang bisa dilakukan ialah dengan mempererat kolaborasi dengan semua pihak terkait. “Target RPJMN dan SDGS adalah target mutlak yang harus dicapai negara kita, maka dari itu dibutuhkan peran semua pihak untuk sama-sama merealisasikannya. Kolaborasi merupakan salah satu kunci yang bisa dilakukan untuk mempercepat tercapainya target,” pungkas Virgi pada acara Lokakarya Penyusunan Background Study RPJMN IV dan Penguatan Pokja Pembangunan PPAS di Hotel Four Points, Medan, Sumatera Utara.