Penyusunan Paket Kebijakan

Modul Belajar 15 B – Penyusunan Paket Kebijakan

Tujuan:

  • Merumuskan sebuah paket kebijakan kunci dalam rangka advokasi kepada bupati/walikota di tingkat operasional.
  • Paket kebijakan merupakan salah satu materi advokasi untuk bupati/walikota untuk menunjukkan kehadiran pemerintah daerah dalam upaya membantu masyarakat mendapatkan akses sanitasi.

Sasaran:

  • Pokja Sanitasi/AMPL atau nama lainnya di kabupaten/kota
  • Pokja Sanitasi/AMPL atau nama lainnya di provinsi
  • OPD terkait sanitasi di kabupaten/kota dan provinsi
  • Fasilitator Implementasi di provinsi (berbagai keahlian)
  • Tenaga Ahli di Pusat yang bekerja di lingkungan PPSP
  • PMU dan PIU PPSP

Kegiatan dan Estimasi Waktu Pembelajaran:

  1. Mempelajari teks serta referensi yang disediakan : 45 menit
  2. Mengerjakan kuis pra-pelatihan : 15 menit

Pengantar:

Keberhasilan pembangunan sanitasi di kabupaten/kota, tentunya tidak akan bisa lepas dari dukungan penuh kepala daerah terhadap  strategi dan langkah yang telah disusun oleh Pokja dan fasilitator. Sebagai  motor penggerak pembangunan sanitasi, pokja memerlukan sejumlah langkah taktis dalam menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada kepala daerah untuk mencapai peningkatan akses dan layanan sanitasi berkelanjutan.

Rumusan rekomendasi tersebut harus konkrit kepada bupati/walikota pada saat audiensi agar mengunggah bupati/walikota untuk mendukung rekomendasi tersebut. Oleh karena itu, pokja perlu mengusulkan paket kebijakan sebagai “bahasa” advokasi agar rumusan rekomendasi tersebut menjadi lebih jelas dan operasional. Dengan kata lain, paket kebijakan merupakan salah satu materi advokasi untuk bupati/walikota untuk menunjukkan kehadiran pemerintah daerah dalam upaya membantu masyarakat mendapatkan akses sanitasi.

Sebelum anda mempelajari lanjut modul ini, silakan untuk menjawab pertanyaan berikut dengan membayangkan kondisi kabupaten/kota anda bertugas saat ini:

1. Berdasarkan kondisi sanitasi eksisting wilayah anda bertugas, apakah kabupaten/kota anda telah memiliki paket kebijakan penuntasan akses dan penyelenggaraan layanan sanitasi? Jika ya, apakah paket kebijakan tersebut telah tersosialisasikan kepada msyarakat dan diaplikasikan di masyarakat?