HOME Forum Kelembagaan dan Regulasi PT 13 Kelembagaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sanitasi_

2 balasan, 3 voices Last updated by  Arief Budiman 5 bulan, 2 minggu yang lalu
  • Penulis
    Tulisan-tulisan
  • #140724

    PMU
    Peserta
    @PMU

    Dalam topik ini akan membahas semua hal terkait aspek kelembagaan dan regulasi. Petunjuk nomor 13  terkait Kelembagaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sanitasi akan di share disini. Pertanyaan-pertanyaan terkait teknis kelembagaan dan regulasi juga bisa dapat disampaikan di topik ini.

    Terima kasih.

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
  • #139023

    Niswaryadi Sidiq
    Peserta
    @Niswaryadi.Sidiq

    Assalamualaikum Wr. Wb.

    Selamat Malam…

    Mengenai Kelembagaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sanitasi seiring dengan banyaknya program terkait sanitasi dimana masing-masing program membentuk kelembagaan masyarakat dengan nama yang berbeda meskipun yang terlibat sebagai pengelola cenderung orang yang sama.

    Kelembagaan masyarakat pengelola sanitasi perlu dipetakan dan dipantau, yang sering menjadi pertanyaan untuk wilayah perdesaan dengan adanya BUMDes dimana lembaga pengelola di masyarakat merupakan unit dari BUMDes tersebut. Mohon penjelasan di PT kaitan BUMDes atau yang sejenisnya dengan Kelembagaan Masyarakat yang ada, ditambah kecenderungannya Kelembagaan Masyarakat yang sudah terbentuk sangat bergantung OPD mana yang memfasilitasi pembentukan dan melakukan pembinaan.

    Terima Kasih

     

  • #140769

    Arief Budiman
    Peserta
    @Arief_Budiman

    Wassalamualaikum wr.,wb…

    Selamat sore Pak Niswar yang baik…

    Kelompok masyarakat yang pembentukannya atas dasar swadaya dan kemandirian masyarakat, yang biasanya kita kenal saat ini dengan sebutan  Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), terutama yang berfokus pada ranah sanitasi (persampahan dan air limbah) menjadi bagian penting dari keberlanjutan pembangunan sanitasi di masyarakat.

    Mengingat bahwa KSM merupakan sekelompok kecil masyarakat yang mengikatkan dirinya dalam kebutuhan dan kepentingan bersama, maka berjaringan antar KSM sebagai upaya menguatkan dan saling menunjuang pengembangan antar KSM merupakan salah satu bagian yang terpenting dari keberlanjutan.

    Kita bersyukur, sejak terbitnya UU Desa yang memberikan ruang dan kendali bagi desa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, banyak tumbuh BUMDes yang dirancang oleh desa sebagai unit kegiatan usaha bagi penambahan pendapatan desa. dan kita bersyukur banyak KSM-KSM yang tumbuh di desa sudah menjalin link/berjaringan dengan BUMDes, yang didukung sepenuhnya oleh APBDesa. dan tentunya ini merupakan hubungan yang “simbiosis mutualisme” bila relasi yang dikembangkan memenuhi kaidah-kaidah yang saling menguntungkan.

    dengan demikian pembinaan dari perangkat daerah yang membidangi pembinaan KSM perlu mencermati prinsip kemandirian dan potensi pengembangan yang dimiliki oleh KSM-KSM sehingga KSM yang sudah terbentuk “tidak mati” suri atau “tutup”. untuk sementara sharing dari saya cukup demikian, dan PT. 13 memang dirancang untuk memberikan panduan secara umum bagi kita dalam memfasilitasi tumbuhnya KSM dan pembinaan yang dilakukan. terimakasih.

    salam sore damai

    arie

     

     

     

     

Anda harus log masuk untuk membalas topik ini.