Gelar Coaching Clinic, Sulawesi Selatan Mulai Momentum Implementasi

Setelah mayoritas kabupaten/kota di Indonesia menyelesaikan pemutakhiran SSK sebagai dokumen perencanaan sanitasi, kini saatnya era pelaksanaan dari rencana yang telah disusun. Oleh Bappenas, tahapan dalam Program PPSP ini disebut sebagai ‘tahap implementasi’. Bersama Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan menjadi wilayah pilot percontohan implementasi layanan sanitasi tersebut.

Rabu (6/6) dan Kamis (7/6) kemarin, Provinsi Sulawesi Selatan resmi memulai momentum implementasi dengan menggelar Coaching Clinic (‘klinik pelatihan’—red) untuk Pokja AMPL dua kabupaten Sulsel terpilih. Yakni, Kabupaten Maros dan Tana Toraja. Pelatihan pun dilangsungkan di ruang pertemuan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

Selama 2 hari, kedua kabupaten tersebut berhasil menyelesaikan draft dokumen Laporan Status Sanitasi (LSS) dan Materi Advokasi. Kedua keluaran itu akan digunakan Pokja untuk melakukan advokasi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan dukungan pelaksanaan layanan sanitasinya. Sebagai materi advokasi, Kabupaten Maros maju dengan tagline MABAJA (Maros Bebas Ancaman Tinja) dan Kabupaten Tana Toraja dengan tagline TANA TORAJA MASERO (‘Tana Toraja Bersih’).

Selama pelatihan dan klinik untuk implemenasi seluruh pelatih dan fasilitator adalah Tim dari Urban Sanitation Development Program (USDP) didukung dari PMU dan PIU PPSP.
Perwakilan Direktorat PPLP Rinaldy Pradana menandaskan, Kabupaten Tana Toraja dan Maros perlu lebih spesifik untuk bisa mengimplementasikan layanan sanitasinya. Hal itu menurutnya tidak sulit, karena di Sulawesi Selatan sudah ada contoh kabupaten yang cukup berhasil dalam inisiasi layanannya, yaitu Soppeng.

“Di Sulsel sudah ada Kabupaten Soppeng yang bisa jadi rujukan untuk layanan air limbah domestik dengan Gerakan SoBAT. Model seperti Soppeng bisa dijadikan rujukan atau minimal contoh,” ujar Rinaldy, selaku Kasi Penyusun Rencana Subdit Perencanaan Teknis.

Coaching Clinic ini sendiri merupakan tindak lanjut pelatihan bulan lalu di tingkat Pusat, yang bertujuan mengintensifkan proses implementasi. Di waktu yang bersamaan, Coaching Clinic di Provinsi Jawa Timur juga digelar untuk Kabupaten Kediri dan Kota Blitar sebagai 2 kabupaten/kota percontohan.

Bulan lalu, Kementerian PUPR mengadakan pelatihan untuk kedua Pokja AMPL/Sanitasi provinsi dan kabupaten di Jakarta. Untuk pelaksanaan tahap implementasi, Kementerian PUPR menyediakan tenaga pendamping masing-masing 4 Provincial Facilitator di kedua provinsi tersebut.