Hadirkan Paket Kebijakan, Kotabaru Incar Lahirkan Perbup Persampahan

Per harinya, jumlah timbulan sampah wilayah perkotaan Kabupaten Kotabaru diperkirakan mencapai 147,4m3. Berdasarkan target Akses Universal untuk wilayah perkotaan, tingkat penanganan sampah ditargetkan mencapai 68% dan pengurangan sampah mencapai 17%. Saat ini, Kotabaru memiliki tingkat penanganan sampah sebesar 57,66% dan tingkat pengurangan sampah sebesar 8,69%.

Dalam upaya mengejar gap inilah, Pokja AMPL Kotabaru diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru berinisiatif menggelar Ekspose Paket Kebijakan Penuntasan Akses Persampahan Menyeluruh dan Berkelanjutan, Senin (23/4) hari ini, di acara temu rutin pemerintah Kabupaten Kotabaru. Dalam kegiatan yang menghadirkan seluruh pejabat eselon III, eselon II, asisten bupati, sekretaris daerah tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Arif Fadillah mengambil momentum untuk melakukan pemaparan Paket Kebijakan bertajuk ‘Tegas Cekatan (Tekat) Sa-Ijaan Barasih’. Paket kebijakan yang terdiri dari 6 butir tersebut mencakup sektor pengelolaan & pengurangan sampah sekaligus, pelibatan anak-anak sekolah, serta sektor pendanaan.

Semangat Kadis LH ini disambut baik oleh semua peserta yang hadir, Dinas LH Kabupaten Kotabaru setelah ekspose ini didampingi Tim Urban Sanitasi Development Program (USDP), akan melakukan gerakan diskusi door-to-door dengan masing-masing SKPD terkait masukkan, peran dan dukungan SKPD untuk paket kebijakan tersebut. Kadis LH menargetkan dalam 1 bulan ke depan paket kebijakan ini akan diturunkan dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup).

Menanggap perkembangan positif ini, Asisten II Bupati Kotabaru pun berharap ke depannya Kotabaru akan mempunyai peringkat yang lebih baik di ajang penghargaan Adipura.

“Semoga dengan adanya paket kebijakan ini, kita bisa menjadikan Kabupaten Kotabaru lebih baik lagi dari sisi kebersihan, dan dapat memperbaiki nilai untuk penghargaan Adipura,” ujar Joni Anwar selaku Asisten II Bupati Kotabaru

Sementara itu, Bappeda menyatakan dukungan sepenuhnya untuk gerakan yang memerlukan kerjasama lintas OPD ini.

“Bappeda siap selalu mensupport dan mengkoordinasikan SKPD-SKPD untuk paket kebijakan ini,” ujar Sekretaris Bappeda.