Ingin Target Sanitasi Tercapai, Semua Pihak Harus Bekerja

Tak terasa, tahun terakhir pencapaian target 100% akses sanitasi di 2019 sudah semakin dekat. Maka dari itu, semua upaya untuk percepatan pencapaian target menjadi mutlak untuk dilakukan. Bukan hanya oleh pemerintah pusat, namun kontribusi semua pihak, terutama pemerintah provinsi sangatlah dibutuhkan.

Dalam paparannya, Rudy S Prawiradinata, Deputi Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa pada 2 periode RPJMN 2010-2014 dan 2015-2017, masih terdapat 13 provinsi yang tidak menunjukkan peningkatan akses sanitasi. Fakta ini tentu bukan hal yang menggembirakan, terlebih Indonesia hanya punya waktu sebentar lagi untuk memenuhi komitmennya dalam mencapai target akses universal di sektor sanitasi.

Menurut Rudy, khusus bagi pemerintah provinsi, ada empat langkah efektif yang bisa dilakukan untuk mempercepat pencapaian akses universal sektor sanitasi yaitu, pertama menjaga kualitas dokumen perencanaan yang baik secara substansi, kedua melakukan advokasi dokumen SSK kepada kepala daerah, lalu ketiga melakukan sinergi dan koordinasi dengan stakeholder sektor lain dan yang terakhir ialah melakukan kolaborasi pendanaan dari berbagai sumber, baik APBN, APBD, Ziswaf, ataupun CSR.

“Bila semua ini berjalan dengan baik, pasti anggaran untuk pembangunan sanitasi mudah didapat,” katanya pada pembukaan Lokakarya Peran Provinsi Dalam Pelaksanaan Program PPSP, Jakarta (15/8/18).

Dalam mencapai akses universal, Rudy juga menekankan bahwa bukan infrastruktur saja yang harus dipenuhi, namunada hal lain yang juga wajib menjadi perhatian, salah satu adalah masyarakat. “ Karena, memperbaiki sanitasi tidak hanya soal membangun infrastruktur, tapi juga tentang merubah pola pikir masyarakat,” tambahnya.

Data Kor Susenas 2017 menunjukkan bahwa capaian akses air limbah masih di angka 76,91% dan angka masyarakat yang masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebesar 10,41%. Pada tahun 2019, diharapkan tidak ada lagi yang melakukan praktek buang air besar sembarangan (0% BABS)

Sementara, Tri Dewi Virgiyanti, Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas dalam sesi talkshow menyatakan, ada beberapa hal yang perlu dipastikan untuk pembangunan sanitasi berkelanjutan, yaitu regulasi yang kuat untuk segala aspek, kelembagaan yang jelas, pendaaan yang memadai, serta infrastuktur yang mendukung.