Ketua PMU PPSP: Pakai Saja Sanitasi Jadi Isu Kampanye

Memasuki iklim politik di 2018-2019, permasalahan pendanaan sanitasi semakin kental terasa. Perhatian dan prioritas kepala daerah teralihkan, alhasil anggaran untuk sanitasi pun berkurang. Bisa jadi, untuk Pokja Sanitasi di beberapa daerah, tahun politik ini terasa sebagai momok bagi usaha mencapai Akses Universal 2019.

Padahal, dari kacamata yang lain, situasi ini justru bisa jadi ombak untuk geliat sanitasi.

Ketua PMU Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Laisa Wahanudin menawarkan perspektif lain. Dalam sesi rapat “Penguatan Peran Legislatif dan Eksekutif untuk Universal Access 2019”, Laisa justru memandang iklim politik ini sebagai kendaraan untuk menarik perhatian kepala daerah pada isu sanitasi.

“Ïsu ini bisa jadi isu kampanye. Kalau memang ingin membangun masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan,” ungkap Laisa, pada sesi rapat Maret 2018 lalu itu. “Terus terang saja, silakan saja itu dipake untuk konstituen bapak/ibu.”

Pesan ini tak hanya relevan bagi Pokja Sanitasi, tapi juga bagi para perwakilan legislatif. Selain menghadirkan perwakilan 33 provinsi sebagai peserta, acara yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri tersebut turut mengundang perwakilan DPRD serta jajaran pemda di tingkat kabupaten/kota.

Menurut Laisa, selama ini kepala daerah maupun pembuat kebijakan masih kurang berkomitmen soal urusan sanitasi.

“Sebenarnya ini bahkan sebelum urusan wajib dan dasar,” Laisa mengingatkan. “Tapi komitmennya tidak seperti yang kita harapkan.

Berdasarkan estimasi Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman (Perkotrumkim) Bappenas, proyek sanitasi nasional sampai tahun 2019 akan memerlukan pendanaan sebesar Rp 273,7 triliun. Dari tiga sektor sanitasi, drainase diperkirakan menjadi sektor yang paling banyak menyerap APBD Kab/Kot dan Provinsi. Sektor persampahan diperkirakan akan didominasi oleh pendanaan dari APBN, yakni sebesar 53%. Sementara itu, porsi pendanaan sektor air limbah dari APBD hanya sebesar 12%. Pendanaan air limbah sisanya akan berasal dari APBN (53%) dan masyarakat (35%).

Dari beberapa kali pengalaman turun lapangan, Laisa melihat bahwa ada benang merah antara prestasi kepala daerah dengan kepeduliannya terhadap sanitasi. Ia menemukan, bahwa hampir semua pimpinan daerah yang baik adalah pimpinan daerah peduli sanitasi.

Akhir kata, Laisa pun menegaskan bahwa, sebagai urusan dasar, sanitasi otomatis menjadi prasyarat kesejahteraan suatu bangsa.

“Jangan pernah mimpi jadi negara maju, kalau urusan dasar saja belum beres,” tandasnya.