ToT Untuk Scaling Up Model Fasilitasi Implementasi PPSP

“Komitmen” menjadi kata kunci penjalin sesi pelatihan yang menghadirkan peserta lintas unit dari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tersebut. Selain dari komitmen para fasilitator, segenap tim PPSP sepakat bahwa komitmen dari Kepala Daerah merupakan capaian yang krusial dalam upaya percepatan pembangunan sanitasi.

Selama 2 hari, Selasa (10/4) & Rabu (11/4), Project Management Unit (PMU) PPSP menggelar pelatihan untuk para fasilitator PIU-KP, PIU-T, dan PIU-AE yang nantinya akan mendampingi teknisi & OPD di daerah selepas tahapan PPSP-2. Kegiatan ini yang kemudian dirujuk sebagai ‘Training for Trainers’ (ToT) ini bertajuk “Pelatihan untuk Pelatih: Fasilitasi Pendampingan Implementasi Dokumen Strategi Sanitasi Kab./Kota (SSK) Tahun 2018”.

“Pelatihan untuk Pelatih dalam rangka memfasilitasi pendampingan implementasi dokumen ini akan menjadi cikal bakal–kita akan manage program PPSP ke depan kayak apa,” ujar Ketua PMU PPSP Laisa Wahanuddin, Rabu (11/4) kemarin.

Berdasarkan dari pembelajaran selama proses pendampingan USDP, model advokasi yang menyasar Kepala Daerah tampak sebagai model yang paling efektif. Advokasi kepada Kepala Daerah ini dilakukan dua arah, yakni dari Pokja AMPL Nasional dengan metode ‘top-down’, serta dari Pokja AMPL Kabupaten/Kota dengan metode ‘bottom-up’.

Lewat metode ‘top-down’, Pokja AMPL Nasional dapat mendorong Kepala Daerah untuk memasukan sanitasi sebagai program prioritasnya lewat regulasi, Kick-Off Meeting, Konferensi Sanitasi & Air Minum Nasional (KSAN), pemberian Award, dan sebagainya. Sementara itu, metode ‘bottom-up’ yang merupakan tindak lanjut dari metode ‘top-down’ dilakukan dengan integrasi kinerja antara Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pokja, Kepala Dinas PUPR/LH sebagai penanggung jawab sektor air limbah dan persampahan, Kepala Bappeda sebagai Ketua Harian Pokja, serta kepala-kepala dinas lain yang terlibat dalam pengelolaan air limbah dan persampahan.

Alat utama yang digunakan untuk proses advokasi ini adalah Laporan Status Sanitasi (LSS), yang berisikan ringkasan kondisi sanitasi terkini untuk semua aspek (teknis, kelembagaan, komunikasi-advokasi, pendanaan), sebagai ringkasan SSK. Dokumen LSS ini menjadi materi dasar dalam menguji relevansi isu strategis dan rekomendasi dalam SSK. Nantinya, isu strategis terpilih akan diramu menjadi pesan kunci advokasi.

Sementara itu, dari perspektif Sanitasi Sekolah, UNICEF memberikan pandangan tentang pentingnya pemicuan sanitasi di kalangan pelajar. Di satu sisi, kesadaran akan sanitasi sekolah dapat membantu menurunkan risiko diare hingga 30% pada siswa sekolah. Di sisi lain, sanitasi sekolah juga turut mengurangi dampak Sanitasi Sekolah yang buruk di antara pelajar perempuan. Bagi anak perempuan yang melalui fase pubertas, minimnya sarana sanitasi yang layak akan membuat para siswi cenderung absen. Alhasil, Sanitasi Sekolah yang baik akan membantu meningkatkan angka kehadiran para siswa-siswi. Selain itu, Sanitasi Sekolah dapat menjadi gerakan pemicuan yang mendaulat anak usia sekolah dasar sebagai agen perubahan hidup bersih di lingkungannya.

Pemateri terdiri dari tim teknis & manajemen Urban Sanitation Development Program (USDP) selaku partner konsultan pendamping PPSP, serta UNICEF selaku pegiat Sanitasi Sekolah. Nantinya, lokasi pilot untuk pendampingan akan dilakukan di masing-masing 2 kabupaten/kota dari Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan mulai tahun 2018.

“Pendampingan 2018 ini kami harapkan model pendampingannya pun juga akan direplikasi di 2019 dan seterusnya,” ujar perwakilan PMU PPSP Aldy Mardikanto. “Terutama poin penguatan peran provinsi, sesuai arahan dari Dagri. Jadi kita menguatkan provinsi, provinsi akan membimbing kabupaten/kota-nya.”

Menutup sesi ToT, Ketua PMU PPSP sepakat bahwa sejauh ini peran provinsi masih belum ‘greget’.

“Saat ini keberhasilan PPSP dan lainnya itu adalah karena komitmen pusat yang kuat, serta ‘pinter’-nya kita mengadvokasi. Juga, knowledge-nya masih semua ada di pusat,” ujar Laisa. “Belum banyak kawan-kawan daerah–terutama provinsi–yang bisa melakukan yang dilakukan pusat sekarang.

Menggaungkan pentingnya komitmen lintas sektor, di akhir setiap sesi presentasi pun tersemat kutipan, “Mari sama–sama kita tingkatkan komitmen bersama untuk penyediaan akses sanitasi dan air minum.”